WONOSOBO – Pemangku kebijakan daerah, pelaku industri, dan lembaga swadaya masyarakat berkumpul di Joglo Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo, guna memperkuat komitmen kelestarian alam melalui forum “Sinergi Konservasi”. Pertemuan berkala tiga bulanan ini menjadi panggung penting bagi integrasi program lingkungan, penguatan regulasi, hingga realisasi nilai ekonomi berbasis pelestarian alam.
Kepala Desa Kuripan, Slamet Ridlowi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menyatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh lagi sekadar diletakkan di masyarakat lalu ditinggalkan.
“CSR adalah program yang harus dikawal dari awal dan berkelanjutan. Di Desa Kuripan, alhamdulillah kami menerima program yang terintegrasi dari Aqua, mulai dari penanganan stunting, pengelolaan sampah, hingga konservasi,” ujar Slamet.
Komitmen PT TIV: Lampaui Pagar Pabrik dengan Target 30.000 Pohon
Merespons hal tersebut, Kepala Pabrik PT. Tirta Investama (TIV), M. Sunarno, menegaskan bahwa komitmen lingkungan perusahaan dipastikan melampaui gerbang pabrik. Berlandaskan visi One Planet One Health, PT TIV berkomitmen mengawal program Tangkas Lestari dan konservasi.
“Sampai tahun 2025, tercatat 28.000 pohon telah termonitor dari target total 30.000 pohon tertanam. Kami juga telah membuat lebih dari 1.000 biopori dan 200 rorak. Untuk pengelolaan sampah, ada 19 kelompok bank sampah yang didampingi di Desa Kejiwan dan desa lainnya, di mana total sampah plastik yang terkelola telah mencapai 10 ton pada tahun ini,” papar Suwarno.
Keberhasilan ini, tidak lepas dari pendampingan teknis yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) serta dukungan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo.
Dorong Inovasi Lokal dan Skema Imbal Jasa Lingkungan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, M.M., turut mengapresiasi munculnya inovasi-inovasi hijau di tingkat tapak. Salah satunya adalah pemanfaatan barang bekas oleh generasi muda, seperti pembuatan biopori raksasa menggunakan media ember cat besar yang ditumpuk. DLH juga terus menggalakkan edukasi pembuatan rorak buntu dan terjunan bambu untuk menahan laju sedimentasi tanah.
Agenda ini juga diwarnai dengan momentum krusial, yaitu serah terima Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) secara langsung dari PT TIV kepada Desa Kuripan. Langkah ini mempertegas bahwa menjaga daerah tangkapan air kini memiliki nilai insentif ekonomi bagi masyarakat yang merawatnya.
Direktur LPTP, Sumino, menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan PJLH ini mengacu pada Permen LH/BPLH No. 2 Tahun 2025. LPTP sendiri telah memiliki rekam jejak panjang dalam mengawal skema serupa, salah satunya di wilayah Sub Das Pusur, Kabupaten Klaten, dari tahun 2012 hingga 2025.
Bappeda Sosialisasikan AKSARA: Semua Kegiatan Usaha Wajib Melapor
Selain aspek aksi lapangan, forum ini juga menegaskan penguatan regulasi melalui sosialisasi aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonosobo.
Melalui aplikasi berbasis mitigasi efek gas rumah kaca ini, pemerintah daerah memonitor kepatuhan dokumen lingkungan dari tiap pelaku usaha. Pihak Bapeda menegaskan, sekalipun perusahaan telah melaporkan kegiatannya melalui instrumen Environmental, Social, and Governance (ESG), mereka tetap diwajibkan melakukan input data ke aplikasi AKSARA. Perusahaan yang fokus pada pengolahan limbah seperti penggunaan IPAL Aerob pun diwajibkan untuk tetap melapor.
Rangkaian acara ditutup secara simbolis dengan penyerahan bantuan sarana prasarana persampahan dan bibit tanaman (kopi robusta, albasia, hingga alpukat) oleh Kepala DLH kepada perwakilan Desa Kuripan dan SMKN 1 Wonosobo. DLH berharap skema zonasi wilayah dampingan bagi BUMN dan BUMD di Wonosobo dapat segera dioptimalkan demi keberlanjutan daya dukung air di masa depan.
Oleh : Johan, Lely, Laeli, Priyo